pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena

Indonesiamempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu Rencontre À Wicker Park Streaming Gratuit. YOGYAKARTA - Potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal, karena masih ada kesalahan pola berpikir masyarakat secara umum, kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Mohtar Mas'oed. "Kondisi itu menyebabkan kesejahteraan ekonomi yang bersumber dari potensi Indonesia sebagai negara maritim belum dirasakan," katanya pada seminar "Indonesia as World Maritime Axis Vision or Illusion", di Yogyakarta, Sabtu 28/3. Menurut dia, masih sedikit sekali para pengusaha yang melirik potensi kelautan dan belum banyak masyarakat melihat sumber pendapatan ekonomi dari laut. Saat ini masyarakat selalu terpaku pada ibu kota atau kota-kota besar lain untuk mencari pekerjaan sebagai sumber pendapatan ekonomi. "Padahal, nenek moyang kita adalah seorang pelaut, yang menguasai sumber lautan, memusatkan politik perekonomian kita di lautan, tetapi itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Saat ini kita masih ketinggalan dalam memanfaatkan kekayaan laut kita, kekuatan pengelolaan laut kita masih lemah," katanya. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo Jokowi dalam visi dan misinya mempunyai program pembenahan pengelolaan laut Indonesia dan pengembangan industri perikanan dengan membangun kekuatan maritim, yang digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu Jokowi dalam beberapa kali kunjungan kenegaraannya juga terus terang memamparkan potensi laut Indonesia yang berlimpah ruah dan mengajak negara yang dikunjunginya untuk bekerja sama menanamkan investasi di Indonesia. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mempunyai program untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Hal itu telah diperlihatkan dari berbagai aksinya akhir-akhir ini melalui Menteri Kelautan dan Perikanan. "Salah satu contoh aksi tersebut adalah dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Indonesia. Hal itu sebagai upaya menjaga kedaulatan negara dan memaksimalkan potensi kekayaan laut Indonesia sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat," katanya. sumber antaraBACA JUGA Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Klik di Sini MONITOR, Jakarta – Pemerintah dan DPR tengah menggodok dan membahas Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Perubahan UU Landas Kontinen Indonesia didasarkan atas dasar hukum penyusunan UU Nomor 1 Tahun 1973 yang masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sedangkan rezim hukum laut internasional saat ini mengacu pada UNCLOS 1982. Terkait dengan hal tersebut, Forum Kajian Konstitusi dan Pemerhati Kebijakan Publik Fokus Policy, Agung Ariwibowo mengatakan hingga saat ini, pembasahan terkait landas kontinen sendiri lebih banyak berada diruang-ruang diskusi serta hanya pada tataran wacana umum yang menyangkut batas-batas wilayah laut nasional. “Pembentukan Pansus RUU Landas Kontinen sebagai upaya membangun gerbang kedaulatan laut nusantara. Jika itu yang menjadi tujuannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP akan menjadi Leader Opinion dalam mengawal pelaksanaan aturan terkait Landas Kontinen, karena terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi sektor Kelautan Nasional,” kata Agung melalu keterangan tertulisnya, Jum’at 28/5/2021. Namun, lanjut Agung yang akan menjadi persoalan di lapangan, sejauh mana kesiapan KKP, sebagai ujung tombak Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan UU Landas Kontinen yang baru, jika disahkan oleh DPR Advertisement - “Persoalannya ada banyak catatan yang selama ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama terkait dengan strategi pengelolaan, pengawasan, penjagaan hingga eksplorasi kekayaan laut nasional,” ungkap Agung. Menurut Agung, mengutip Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP RI, berdasarkan Laporan Kinerja KKP 2018, luas perairan laut Indonesia juta kilometer persegi. Terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif ZEE 2,55 juta kilometer persegi. “Dalam hal ekplorasi kekayaan laut, ada begitu banyak potensi laut Indonsia yang sampai saat ini masih belum tuntas dikelola dengan baik, sebagai contoh hasil perikanan tangkap. Salah satu potensi laut Indonesia yang sangat besar dan belum dikelola secara baik adalah Ikan Tuna,” terangnya. Agung menuturkan potensi Tuna Nasional dicatat hingga 1,2 juta ton pertahun 2018. Ikan Tuna yang melewati laut Indonesia berdasarkan data mencapai bobot 80kg. “Selama ini, dihitung sejak era Presiden Soeharto, bisnis kelola perikanan tuna dan ikan tangkap lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta dan selebihnya dikelola melalui kerjasama dengan pihak asing,” katanya. Agung menambahkan jika dihitung secara matematis, 1,2 juta ton tuna atau saat ini 16% kebutuhan dunia dipasok oleh Indonesia data KKP 2018. Potensi ini jika di kelola maksimal dikalikan harga jual tuna pasaran di Asia, Eropa dikisaran harga 500juta per ton. “Maka nilai ke-ekonomian dari satu kekayaan laut kita Tuna dapat meningkatkan APBN, membiayai operasional kapal-kapal patroli Angkatan Laut menjaga wilayah laut nasional hingga meningkatkan dana pembangunan daerah yang menjadi penghasil tuna,” jelasnya. “Yang masih jadi perhatian kita, Strategi jitu Kementerian Kelautan sebagai Leading Sector pengelola wilayah laut nasional masih belum memiliki capaian-capaian memuaskan. Wilayah Laut, terdiri dari dua pertiga luas wilayah Indonesia. Tetapi pengelolaan laut nasional sejak Indonesia merdeka masih belum berjalan maksimal. Bahkan, kekayaan laut kita banyak dicuri oleh pihak asing,” ujarnya. “Kita butuh strategi baru yang jauh lebih jitu guna menyelamatkan serta memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Selama ini, UU No. 1 Tahun 1973, oleh sebagian pihak dirasa cukup menjadi payung hukum melindungi kawasan laut Indonesia, namun implementasi dari aturannya yang kurang berjalan baik. Jangan sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya sibuk mengeluarkan izin. Harus ada semangat memperbaiki kinerja Kementerian,” tandas Agung. Bagi Agung, revisi UU Landas Kontinen, jangan hanya bicara soal kedaulatan negara di laut, tetapi juga perlu memikirkan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang sangat besar. “Tanpa dikelola dengan baik, laut kita dengan dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia marine mega-biodiversity menurut Food and Agricultural Organization FAO 2009, hanya akan menjadi surga bagi para penjarah. Inilah Pekerjaan Besar’ Kementerian Kelautan yang belum optimal dijalankan,” pungkasnya. - Advertisement - Jakarta, - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70 persen, dapat dimanfaatkan. Salah satunya, untuk segi pangan. Baca Juga KKP Didorong Fokus Budi Daya Lobster Domestik Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi diantaranya angka GPD yang rendah, atau sekitar 30 persen dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. Persoalan lainnya adalah konektivitas, dimana rantai pasok dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. Hal ini menjadi suatu kendala pembangunan desa pesisir yang berbasis potensi biota laut. Paralel dengan hal tersebut, pandemi virus corona Covid-19 selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, di tengah situasi pendemik saat ini, diperlukan skenario untuk pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mencapai Indonesia maju, sejahtera dan berdaulat. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid-19 yang diikuti lebih dari 700 peserta, Rabu 15/7/2020. Baca Juga Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil Acara ini digelar Perluni PWK ITI Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia bekerja sama dengan Program Studi PWK - ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan IAP Provinsi Banten. Hadir sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, ahli kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Fransiskus Roberto Diogo. Hadir pula sebagai pembahas, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok Nusa Tenggara Barat NTB Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean. Wakil Rektor Institut Teknologi Indonesia ITI, Dwita Suastiyanti, mengungkapkan, perencana wilayah kota sudah seharusnya mengambil peran penting dalam mengatasi persoalan terkait perencanaan ruang baik di wilayah darat maupun laut. Baca Juga KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di AS dan Eropa "Melalui diskusi ini harus lahir sejumlah poin yang dapat menjadi solusi cerdas dalam pengoptimalan pemanfaatan sumber daya laut pasca-Covid-19,” kata Dwita. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden KSP, Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech dalam webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. "Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan. Untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta turut melibatkan pemerintah daerah," kata Febry. Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Baca Juga Penyebab Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan Belum Maksimal "Selain itu, KKP telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Moa yang dapat dijadikan contoh,” jelasnya. Sementara, Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan 60 persen fokusnya diletakkan di sektor ekonomi karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19. Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran Ayo kita semua ke laut’ termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. "Perlu juga adanya wilayah yang menjadi pilot project, dimana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan,” tandasnya. Fransiskus Roberto Diogo mengaku optimistis atas pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. "Tidak usah pesimis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak,” kata Fransiskus. Baca Juga Birokrasi Ekspor Benih Lobster Jangan Rugikan Nelayan Sementara itu, Juanita Mandagi, menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. "Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati,” kata Juanita. Mendukung hal ini, Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. "Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal. Hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa, Tiongkok, dan lain-lain,” pungkasnya. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Jakarta Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi dan kekayaan laut yang juga besar. Sayangnya, peneliti Oseanologi Ekologi Lingkungan LIPI, Puji Rahmadi menilai potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Puji mengatakan kekayaan laut Indonesia saat ini berkisar Rp triliun. Jumlah tersebut ia hitung berdasarkan metode yang sudah ada dari peneliti pendahulu. Hingga saat ini, Puji mengaku tengah menyelesaikan metode penghitungan kekayaan laut Indonesia versinya. "Sampai saat ini saya belum menghitung dengan metode saya sendiri, tapi kalau saya rangkum kekayaan laut Indonesia sekitar triliun atau sekitar 95 persen dari APBN 2018," ujar Puji di acara pengumuman penyelenggaraan Indonesia Science Expo 2019. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Puji menyebut menggunakan dua metode penghitungan, yaitu modelling ekologi dan energi, guna menghitung siklus energi pada suatu sistem. Hasil penelitian ini akan menjadi data yang bisa dituangkan dalam bentuk nilai uang. Hasil penelitian yang dapat ditampilkan dalam nilai uang disebut Puji ditujukan agar masyarakat dan pihak terkait lebih mengetahui kekayaan laut Indonesia, sehingga dapat mendorong kesadaran dalam mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut. Hingga saat ini, Puji mengaku baru menyelesaikan perhitungan kekayaan laut, mencakup perikanan, pariwisata, terumbu karang, hutan mangrove, dan lainnya, di dua wilayah, yaitu Sabang dan Papua. Puji juga menyebut setiap sektor di bidang kekayaan laut memiliki tantangan masing-masing untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh di bidang perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut potensi ikan di Indonesia mencapai 12,5 juta. Sementara itu, potensi perikanan ini disebut Puji baru dimanfaatkan nelayan sebanyak lima hingga enam juta ton. Meskipun demikian, Puji menyebut perhitungan juga diperlukan untuk menentukan batas pemanfaatan dari kekayaan laut, salah satunya ikan, tersebut. Hal ini ditujukan guna menjaga kelestarian alam, dan menjaga sumber daya alam tidak mengalami penurunan jumlah dan kualitas. Perhitungan ini yang diakui tengah ia upayakan, sebab saat ini belum tersedia. Puji turut menyebut optimalisasi kekayaan laut Indonesia membutuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Tidak hanya pemerintah, nelayan, perusahaan iklan, perusahaan penambang dan lainnya turut menjadi pihak yang harus bersinergi menyoal pemanfaatan kekayaan laut secara optimal. › Ekonomi›Kekayaan Laut Perlu Dikelola... Pengelolaan kekayaan laut dinilai perlu dilakukan secara bijak. Peta jalan harus disusun untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim tahun 2045. OlehBM Lukita Grahadyarini 3 menit baca Kompas/Totok Wijayanto Pekerja mengumpulkan ember penampung ikan untuk dimasukkan kembali ke atas kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Jumat 17/9/2021.JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak untuk menjaga kepentingan generasi mendatang. Cara pandang yang keliru terhadap laut harus Joko widodo mengemukakan, laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan serta sumber penghidupan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak. ”Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tetapi harus secara arif dan bijak,” kata Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis 23/9/2021. Hari Maritim diperingati sejak 23 September mengatakan, penangkapan ikan di laut dinilai perlu, tetapi pola penangkapan harus dilakukan secara terukur sesuai dengan asas keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bijak akan mendorong Indonesia menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan Wijayanto Ikan tongkol ditata di atas bak truk setelah didaratkan di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakata Utara, untuk kemudian disimpan ke gudang berpendingin, Rabu 11/8/2021.Pemerintah, kata Presiden, juga berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat kepulauan melalui pembangunan pelabuhan besar, pelabuhan kecil di pulau kecil dan terisolasi, serta menghubungkan antarpulau melalui tol laut untuk memudahkan mobilitas barang dan penduduk antarpulau, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Industri perkapalan juga akan terus diupayakan, tidak sekadar industri pembuatan kapal, tetapi juga jasa perhubungan dan logistik skala juga Tantangan Berat Indonesia Menuju Poros Maritim DuniaPulau-pulau kecil, meski jauh dari pusat ekonomi nasional, memiliki potensi tinggi, antara lain untuk industri berbasis laut, wisata bahari, potensi industri obat dan suplemen obat yang berbasis kekayaan hayati. Pemanfaatan potensi itu perlu dioptimalkan agar menjadi basis pemerataan ekonomi, dengan dukungan teknologi dan ilmu menambahkan, identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim perlu terus diperkuat dan dikokohkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, cara pandang yang keliru terhadap laut harus diubah.”Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, melainkan laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, melainkan laut adalah tempat kita bersandar hidup,” ujar DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Kapal Tol Laut terus beroperasi untuk mengangkut hasil komoditas dari Papua ataupun pengangkutan komoditas lainnya dari luar daerah jalanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat terwujud jika mampu mengelola segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang berikutnya pada 2025-2045 merupakan kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka panjang untuk pembangunan dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait dengan pembangunan kemaritiman agar dapat mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada kompetisi dunia yang semakin ketat, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi untuk bersaing. Produktivitas harus bisa ditingkatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang membaik, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, dan regulasi yang kondusif bagi dunia MPR Bambang Soesatyo mengemukakan, langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dinilai tepat dan visioner. Potensi laut yang bisa dikelola dan dikembangkan masih sangat besar. Lebih dari 80 persen perdagangan dunia lewat laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia.”Untuk mengoptimalkan sektor kemaritiman, perlu pengembangan maritim secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antarpulau, serta pembangunan sumber daya manusia,” DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengemukakan, Indonesia perlu bersatu menjaga entitas dan kekayaan maritim Indonesia dengan menjaga setiap pulau di Indonesia agar tetap berada dalam satu ikatan NKRI.

pengelolaan kekayaan laut belum maksimal karena